ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Industri

Tahun 2018, harga minyak di pasar Brent dan WTI berfluktuasi. Setelah menyentuh harga tertinggi pada Oktober 2018 yaitu USD 84,1 dan USD 75,5 per barrel, harga minyak terjun bebas ke harga terendah dalam 18 bulan yaitu pada Desember 2018 dengan harga USD 51,6 dan USD 43,6 per barrel dan ditutup di level USD 54,6 dan USD 46,5 per barrel di akhir tahun 2018.

 

Naiknya harga minyak dipicu oleh kekhawatiran akan berkurangnya pasokan minyak akibat sanksi terhadap Iran dan krisis di Venezuela, sementara OPEC dan negara lainnya diprediksi tidak dapat menambah produksi minyaknya. Hal tersebut memicu kekhwatiran pelaku pasar dan memicu kenaikan harga.

Namun, ketika prospek pertumbuhan ekonomi global dipangkas, harga minyak terdampak turun. IMF memangkas perkiraan ekonomi global untuk 2018 dan 2019 sebesar 0,2% dari proyeksi sebelumnya, menjadi 3,7%, salah satunya disebabkan perang dagang antara AS dan China yang diprediksi akan membuat permintaan minyak mengalami penurunan.

Sejalan dengan harga minyak dunia, Indonesian Crude Price (ICP) juga berfluktuasi. Pada Januari, ICP berada di harga USD 65,6 per barrel, sedangkan ICP SLC pada harga USD 65,8 pe barrel. ICP berada pada level tertingginya pada Oktober yang mencapai USD 77,6 per barrel dan USD 78,1 per barrel untuk ICP SLC. Saat harga minyak dunia turun, ICP juga terpengaruh turun mencapai USD 54,8 dan USD 55,6 per barrel untuk ICP SLC.

Mengantisipasi perkembangan harga minyak dunia, Pemerintah RI untuk menerbitkan berbagai kebijakan terkait dengan migas yang berdampak kepada operasi dan kinerja Pertamina. Kebijakan tersebut diambil untuk melepas tekanan kepada neraca perdagangan Indonesia, khususnya dari impor migas, menjaga cadangan devisa negara serta untuk menjaga daya beli masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini menjadi landasan yang mewajibkan Pertamina sebagai Badan Usaha BBM untuk menyalurkan BBM dengan kandungan biodiesel, baik untuk pasar ritel maupun industri.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, ada kewajiban bagi Perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan minyak mentah dan kondensat domestik untuk diolah dalam kilang Perusahaan. Sementara kontraktor berkewajiban menawarkan sebagian muatannya ke Perusahaan sebelum dijual/diekspor oleh pihak lain.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan No. 43 tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Presiden No.191 tahun 2014, yang memungkinkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan kondisi tertentu, untuk menentukan harga jual eceran produk bahan bakar tertentu (subsidi dan bahan bakar penugasan) berbeda dengan perhitungan formula.

Pengungkapan 203-1 dan 203-2 di Halaman Berikut >>

92
PERTAMINA Laporan Tahunan 2018