TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris

Sebagai salah satu organ Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki fungsi utama untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan dan apabila dinilai perlu, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Berdasarkan RUPS tanggal 30 Mei 2018, Saudara Edwin Hidayat Abdullah diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris dan menetapkan Saudara Ego Syahrial & Saudara Ahmad Bambang sebagai Komisaris, sehingga jumlah anggota Komisaris Pertamina menjadi 7 (tujuh) orang. Pada 31 Desember 2018, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:

Mengacu pada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 27, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero). Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.

BOARD MANUAL DAN PEDOMAN TATA TERTIB KERJA

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Board Manual, serta Pedoman Tata Tertib Kerja. Secara garis besar, Board Manual Dewan Komisaris mengatur beberapa hal sebagai berikut:

Isi dari pedoman tersebut antara lain mengatur tentang:

1. Fungsi Dewan Komisaris

2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas

4. Etika Jabatan Dewan Komisaris

5. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

6. Wewenang Dewan Komisaris

7. Hak Dewan Komisaris

8. Rapat Dewan Komisaris

9. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

10. Organ Pendukung

11. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Selain Board Manual, yang mengatur hubungan tata kerja seluruh organ Perusahaan terutama mencakup Direksi dan Dewan Komisaris serta organ pendukungnya, Dewan Komisaris juga memiliki Pedoman Tata Kerja (Board Charter). Dewan Komisaris telah menetapkan Pedoman Tata Kerja di lingkungan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.15/KPTS/K/DK/2014 tanggal 19 Juni 2014. Dokumen tersebut dievaluasi setiap tahun sesuai perubahan peraturan yang berlaku dan kebutuhan Perseroan. Dari 2015 sampai dengan pertengahan November 2016 masih digunakan pedoman tersebut. Pada 18 November 2016, dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja Dewan Komisaris saat ini, maka Dewan Komisaris merasa perlu untuk menyesuaikan dan menetapkan kembali Pedoman Tata Kerja di lingkungan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.012/KPTS/K/DK/2016 yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan, memberikan saran kepada Direksi, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta bertindak profesional.

2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu.

4. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris.

5. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

8. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

9. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penunjukan Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

10. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance.

11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Dewan Komisaris Perusahaan juga dapat dilihat dari kepemilikan saham dan rangkap jabatannya, di mana tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di Perusahaan dan perusahaan lain yang berhubungan dengan Perusahaan, serta tidak merangkap jabatan di Perusahaan.

Independensi Dewan Komisaris juga dapat dilihat dari rangkap jabatan yang masing-masing anggota Dewan Komisaris yang pada tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam tahun 2018, di lingkungan Dewan Komisaris telah dilakukan:

1. Rapat yang diikuti Dewan Komisaris dan Komite adalah 2 kali RUPS, 19 kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi, 9 kali Rapat Internal Dewan Komisaris, dan Rapat Komite sebanyak 69 kali.

2. Dewan Komisaris dan Komite telah melakukan kunjungan kerja sebanyak 24 kali di dalam negeri, antara lain ke RU-II Dumai, Sei Pakning & TBBM Dumai, MOR I Medan, MOR II Palembang, MOR V Surabaya & Bali, MOR VII Makasar, RU V & Proyek RDMP Balikpapan. Selain itu kunjungan kerja 6 kali di luar negeri, antara lain ke proyek Pertamina di Aljazair & Tanzania, USA, dan Singapura.

Dengan memerhatikan isu-isu penting yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris, maka dengan dukungan Komite Penunjang (Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko), Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan, antara lain :

Program Kerja Dewan Komisaris untuk Pengawasan Bidang Audit yang telah terealisasi adalah:

1. Telah melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi kinerja Internal Audit Tahun 2018 dan Rencana Tahun 2019, serta memberikan arahan yang diperlukan kepada Direksi.

2. Telah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh KAP tahun 2017, serta telah mengusulkan penetapan KAP untuk audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Pertamina (Persero) Tahun 2018.

3. Telah melakukan kajian dan memberikan tanggapan atas usulan RKAP Tahun 2018, Laporan Interim 2018, Laporan Keuangan 2017, Annual Report 2017 dan Sustainability Report 2017, serta LHEK dan PSA62.

4. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas Realisasi Pencapaian RKAP 2018 dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2018, serta memberikan saran / arahan kepada Direksi sesuai keperluan.

5. Telah melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan arahan kepada Direksi, atas beberapa permasalahan antara lain yang terkait dengan investasi, implementasi ICoFR & IFRS, manajemen aset, pengelolaan anak perusahaan, dan WBS.

Program Kerja Dewan Komisaris untuk Pengawasan Bidang Investasi & Manajemen Risiko yang telah terealisasi adalah:

1. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja proyek investasi dalam RKAP 2018 dan proyek investasi susulan Tahun 2018.

2. Memantau dan evaluasi atas kinerja kegiatan operasional dan pelaksanaan investasi pada RKAP 2018.

3. Pemantauan dan penelaahan terhadap kebijakan dan penerapan manajemen risiko Perusahaan secara terintegrasi.

Program Kerja Dewan Komisaris untuk Pengawasan Bidang Nominasi dan Remunerasi yang telah terealisasi adalah :

1. Mengusulkan gaji/honorarium bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dan Tantiem 2017 untuk ditetapkan oleh RUPS.

2. Monitoring dan evaluasi, serta memberikan persetujuan/tanggapan atas usulan penggantian Direksi - Komisaris Anak Perusahaan dan beberapa jabatan strategis di Direktorat.

3. Monitoring dan evaluasi, serta memberikan persetujuan/tanggapan atas permasalahan yang terkait organisasi.

KUNJUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dapat melakukan kunjungan ke lokasi operasional Perseroan. Pada tahun 2018, Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja sebagai berikut :

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada SK Dewan Komisaris No.012/KPTS/K/ DK/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris, Bagian VII. Mekanisme Kerja, Huruf A. Pengambilan Keputusan, intinya adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris :

a. Tata cara pengambilan keputusan harus memenuhi ketentuan-ketentuan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris (antara lain : ketentuan terkait dengan kuorum kehadiran, penggunaan surat kuasa).

b. Keputusan yang dibuat dalam rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Dewan Komisaris atau Surat Keputusan atau Surat atau Memorandum yang ditandatangani oleh Komisaris yang hadir dalam rapat.

2. Pengambilan keputusan secara sirkuler dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara atau Surat atau Memorandum yang ditandatangani oleh Komisaris. Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Standar waktu berkisar antara 7 hari (baik) dan sampai dengan 14 hari (cukup) dan tidak boleh melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak usulan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris atau telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara tertulis disertai dengan seluruh dokumen pendukung secara lengkap untuk keputusan sirkuler.

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS ATAS TRANSAKSI MATERIAL

Selama tahun 2018, beberapa transaksi atau tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan / tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 8 dan 10, antara lain sebagai berikut :

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali dan rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi sebanyak 19 (sembilan belas) kali.

PROGRAM PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Ketentuan mengenai Program Pengenalan bagi Komisaris Baru diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo. No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.012/KPTS/K/ DK/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). Program pengenalan bagi Bapak Ego Syahrial telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018 dan Bapak Ahmad Bambang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018.

PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan, Dewan Komisaris setiap tahunnya melakukan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/ kompetensi Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2018 pelatihan, seminar dan pendidikan yang pernah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

 

148
PERTAMINA Laporan Tahunan 2018