TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4. Salah satu fungsi Komisaris Independen adalah agar memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, objektif dan independen karena Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam arti dapat menjalankan tugas tanpa adanya tekanan dan kepentingan dari pihak manapun. Didasari oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, komposisi Komisaris Independen paling sedikit adalah 20% dari total Komisaris Perusahaan.

KOMPOSISI DAN DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Komposisi Komisaris Independen merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN yakni paling sedikit sebanyak 20%. Melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero), yang tertuang dalam SK No. 254/MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016 menetapkan Tanri Abeng (Komisaris Utama) sebagai Komisaris Independen dan SK No.142/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 menetapkan Alexander Lay sebagai Komisaris Independen. Profil beliau telah terdapat dalam pembahasan Profil Dewan Komisaris. Dengan demikian, ketentuan komposisi 20% tersebut telah terpenuhi.

KRITERIA PENENTUAN

Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Kriteria penentuan Komisaris Independen merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4.

PERNYATAAN INDEPENDENSI

Komisaris Independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan menghindari adanya keputusan dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak. Komisaris Independen turut mempertahankan reputasi Perseroan dengan menjalankan prinsip praktik GCG yang benar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, yang tercermin dalam sikap, perbuatan dan segala kebijakan yang diambil, baik secara individual dan mufakat.

155
PERTAMINA Laporan Tahunan 2018