TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Ketentuan mengenai kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pertamina mengacu pada Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terkait dengan kewajiban LHKPN tersebut, berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-70/C00000/2017-S0 tanggal 30 November 2017, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menetapkan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terdiri dari:

1. Dewan Komisaris baik di Pertamina maupun Anak Perusahaan

2. Direksi baik di Pertamina maupun Anak Perusahaan

3. Senior Vice President/setara

4. Vice President/setara baik di Pertamina maupun Anak Perusahaan

5. Manajer/setara baik di Pertamina maupun Anak Perusahaan

6. Area/Unit/Region Manager

7. Komisaris Anak Perusahaan yang bukan Pejabat Tugas Perbantuan

Pada tahun 2018, Wajib Lapor di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan yang telah memenuhi kewajiban LHKPN adalah sebanyak 1.646 orang dari keseluruhan Wajib Lapor sejumlah 2.038 orang (tingkat kepatuhan LHKPN sebesar 81%).

59
PERTAMINA Laporan Keberlanjutan 2018