KINERJA EKONOMI

Bantuan Keuangan dari Pemerintah

BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH

Selain memasarkan produk untuk masyarakat, Pertamina mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak dari pemerintah. Beleid paling baru adalah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran. Dengan kebijakan tersebut, maka Pemerintah harus mengganti beban biaya atas penyaluran BBM bersubsidi, premium penugasan dan BBM satu harga. (103-2)

Selain mendapatkan pembayaran atas beban biaya penyaluran, selama tahun pelaporan, Pertamina mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah berupa pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23. Pembebasan pemungutan PPh 22 dan PPh 23 diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada PT Pertamina (Persero) sehubungan dengan permohonan Pertamina secara tertulis dengan mengacu pada PER-21/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1C.

Di dalam kebijakan tersebut terdapat klausul bahwa seandainya Wajib Pajak dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang maka dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada DJP.

Kemudian, DJP menerima penjelasan Pertamina dan memberikan persetujuan atas permohonan Pertamina tersebut. (103-3)

Bantuan Keuangan dari Pemerintah (201-4)

 

 

KONTRIBUSI KEPADA PEMERINTAH (DIVIDEN DAN PAJAK)

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen Pertamina kepada pemerintah mengacu kepada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pengembangan Perseroan.

RUPS tanggal 2 Mei 2018 memutuskan kewajiban Pertamina untuk membayar dividen atas kinerja tahun 2017 sebesar Rp8,5 triliun dengan dividend payout ratio 25%. Kewajiban tersebut seluruhnya telah disetorkan kepada pemerintah. RUPS tanggal 16 Maret 2017 memutuskan kewajiban Pertamina untuk membayar dividen atas kinerja tahun 2016 sebesar Rp12,1 triliun dengan dividend payout ratio 29%. Kewajiban tersebut seluruhnya telah disetorkan kepada pemerintah.

Pada tahun 2016, dividen atas laba bersih 2015 ditetapkan RUPS tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp6,8 triliun dengan dividend payout ratio 36% yang seluruhnya telah disetorkan oleh Pertamina ke pemerintah.

 

 

Ketaatan Sebagai Wajib Pajak

Salah satu bentuk kontribusi Pertamina kepada negara diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Sebagai wajib pajak, Perseroan selalu patuh dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Sedangkan sebagai pemotong dan pemungut pajak, Perusahaan berperan aktif dalam melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap setiap objek kena pajak.

Besaran Pajak yang Dibayarkan

Pembayaran pajak Pertamina yang terdiri dari PPh Potong/Pungut, Pajak dibayar di muka, PPN Keluaran, cukai/bea masuk, dan Pajak Daerah sampai dengan transaksi bulan Desember 2018 adalah sebesar Rp 79,91 triliun. Bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp 75,92 triliun, terdapat kenaikan sebesar 5,26%.

Pernyataan Kepatuhan Waktu Membayar Pajak

Pertamina telah melakukan pembayaran pajak meliputi PPh Potong/Pungut, PPN, PBB dan pajak daerah lainnya dalam jangka waktu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Pertamina juga telah menyampaikan dokumen pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh dan PPN, SPT Tahunan PPh Badan dan dokumen kewajiban perpajakan lainnya kepada otoritas perpajakan yang berwenang dalam jangka waktu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

<< Pengungkapan GRI Standard 103-2 klik di sini

<< Pengungkapan GRI Standard 103-3 klik di sini

81
PERTAMINA Laporan Keberlanjutan 2018